Sekolah Gratis. Di berbagai daerah di Indonesia banyak sekolah yang menggratiskan biaya pendidikan sekolah untuk semua siswanya, tidak peduli dari anak yang tergolong kurang mampu ataupun mampu. Sekolah gratis ini adalah program yang digalakkan oleh berbagai daerah, namun ada juga daerah yang tidak menggratiskan sekolah negeri. Contoh nyata yang pernah di alami oleh admin sendiri, dahulu sejak tahun 2006 di daerah Banyuwangi semua sekolah negeri menggratiskan biaya SPP dan sampai sekarang pun juga masih ada.
Namun sebentar lagi fasilitas biaya sekolah gratis sampai jenjang SMA/SMK itupun akan dihapuskan seiring rencana pengambilalihan tata kelola SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi.
Baca Juga: Problematika Siswa SMA menjelang Lulus
Selaku Gurbernur Jawa Timur yang sudah menjabat 2 periode kepemimpinan, Soekarwo mengatakan bahwa pengambilalihan ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Aturan tersebut akan berlaku maksimal bulan Juni 2016. Pemprov Jawa Timur sendiri akan mulai mengambil alih tata kelola SMA dan SMK per April mendatang.
Simaklah berita selengkapnya yang telah kami lansir dari situs Okezone.com
"Dengan diambil alih oleh provinsi, otomatis kebijakan sekolah gratis sudah tidak ada lagi. Pendidikan harus merata dan asli. Jika satu daerah tidak gratis, maka yang lain harus sama," kata Soekarwo di Gedung Negera Grahadi, Kamis (4/2/2016).
Meski demikian, kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, program sekolah gratis masih bisa dilakukan jika pemerintah kabupaten/kota setempat menganggarkan melalui APBD-nya. Contohnya, jika Pemerintah Kota Surabaya ingin SMA dan SMK mereka tetap gratis, maka dananya harus dianggarkan melalui APBD.
Baca Juga: Anggaran Dana BOS 2016 PerSiswa Rp. 1,4 Juta
"Anggaran tersebut dimasukkan dalam program bantuan oprasional sekolah daerah (BOSDA)," imbuhnya.
Sementara itu, sebagai persiapan pengambilalihan tata kelola SMA dan SMK, 650 kepala sekolah di Jawa Timur dikumpulkan untuk menjalani tes ulang kompetensi kepemimpinan mereka. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Jawa Timur segara membangun semacam UPT di setiap kabupaten/kota untuk melalukan pengawasan dan pemantauan seluruh SMA dan SMK.
"Pemprov memastikan kualitas SMA dan SMK di Jawa Timur agar bisa menjadi sekolah unggulan," tandas Pakde Karwo.